MITI Presentasi Program di Rapim Balitbang Kementan
July 23, 2012
Membangun Soliditas, MITI Gelar Buka Puasa Bersama
August 9, 2012

Masa Depan Mobil Listrik Tergantung Komitmen Pemerintah

SERPONG—Komitmen kuat pemerintah dalam mendukung kehadiran mobil listrik nasional menjadi syarat utama keberlangsungan program mobil listrik yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Komitmen tersebut tak hanya dalam bentuk regulasi, kemudahan transfer teknologi atau insentif pada pengembangan produknya, namun juga dalam menciptakan pasar, khususnya pasar dalam negeri yang selama ini dikuasai para pabrikan dunia sehingga mampu menyerap produksi mobil listrik tersebut. Bila tidak ada komitmen kuat pemerintah, maka dapat dipastikan masa depan mobil listrik nasional hanya sebatas wacana yang berakhir tragis.

Pandangan tersebut mengemuka sebagai salah satu kesimpulan dari Diskusi Terbatas Mobil Listrik: Strategi Hemat Energi?, yang digelar Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Selasa lalu di Kantor MITI, Serpong Tangerang. Hadir sebagai pembicara Dr. Mahfudz Al Huda (BPPT), Dr. Rohadi Awaludin (BATAN) dan Dr. Ir. Bambang Prihandoko, MT (LIPI). Sementara jalanya diskusi dipandu, Dr. Haznan Abimanyu dan Dr. Dwi Handoko dari MITI.

Dalam paparannya, Mahfudz Al Huda menyoroti industri mobil nasional yang dikembangkan banyak negara sangat tergantung kepada komitmen pemerintahnya. Dia menunjuk dua negara Korea dan Malaysia yang berhasil membangun industri mobil nasional dengan memproteksi pasar dari serbuan pabrikan dunia. ‘’Contoh nyata Malaysia. Saya yakin Proton tak akan bertahan hidup kalau tak ada dukungan kuat dari pemerintahnya, khususnya penciptaan pasar dalam negeri sehingga produksinya bisa terserap. Ini menjadi penting mengingat industri mobil adalah salah satu industri yang rentan terhadap berbagai persoalan, khususnya pasar. Sudah banyak pabrikan besar yang kini tinggal nama hanya karena ketidakmampuan menjual produknya,’’ paparnya seraya menunjuk bangkrutnya industri mobil dunia seperti SAAB Swedia atau Datsun Jepang.

Menurut Mahfudz, dalam mengembangkan industri mobil, khususnya mobil listrik pasar yang masih terbuka perlu diproteksi agar tidak menjadi pasar pabrikan besar yang sudah mengembangkan riset mobil listrik sebelumnya. ‘’Kalau pabrikan besar diberi kebebasan sudah pasti mobil listrik nasional bakal gulung tikar karena kalah segala-galanya,’’ katanya.

Sementara, Rohadi Awaludin menyoroti kemampuan listrik nasional dalam mensuplai sumber energi bagi mobil listrik. Menurutnya, mobil listrik yang dikembangkan harus disuplai oleh sumber energi listrik bukan fosil seperti BBM atau batu bara, namun sumber energi listrik dari EBT (Energi Baru dan Terbarukan). ‘’Sebab, kalau sumber energinya berasal dari listrik yang selama ini ada, apalagi dari PLN, itu artinya memindahkan konsumsi bahan bakar dari mobil ke pembangkit karena tingginya kebutuhan akan listrik dari mobil ini kelak,’’ ujarnya.

Oleh karena itu, solusi terbaik dalam menyediakan kebutuhan listrik nasional adalah hadirnya pembangkit listrik dari energi baru terbarukan seperti panas bumi atau nuklir. ‘’tanpa adanya penambahan sumber daya listrik dari pembangkit  baru non BBM tentu niatan untuk melakukan penghematan energi sulit diharapkan,’’tandasnya seraya menambahkan dari aspek lingkungan, masih bergantungnya sumber energi listrik kepada pembangkit berbahan bakar fosil  hanya memindahkan pembuangan emisi dalam skala besar dari mobil ke wilayah pembangkit listrik.

Rohadi juga menyoroti kesiapan teknologi baterai yang digunakan mobil listrik karena selain investasi besar juga ketersediaan pasokan listrik saat mengisi ulang. ‘’Kalau dilihat dari pola konsumsi nasional, waktu tengah malam hingga pagi hari menjadi waktu terbaik untuk mengisi ulang baterai. Hanya saja, apakah produsen baterai kita siap dengan produk baterai yang punya tingkat efisiensi tinggi dalam pengisian ulang atau tidak?’’ ujar Rohadi.

Soal baterai yang masih terbatas baik di sisi densitas maupun efisiensi diakui pakar baterai Bambang Prihandoko. Menurutnya, saat ini tengah digarap oleh konsorsium lembaga penelitian seperti Litbang ESDM, LIPI, BPPT, maupun akademisi beberapa perguruan tinggi dalam penciptaan baterai lithium unggul bagi mobil listrik nasional. ‘’Mudah-mudahan bila sesuai roadmap pada 2015 kita sudah selesaikan riset pararel yang dilakukan banyak  pihak ini,’’ katanya seraya menambahkan hasil riset ini akan dikuatkan hingga tataran produksi dengan melibatkan industri baterai nasional.

Hanya saja, para peserta diskusi agak khawatir bila bahan baku lithium dan bahan utama lainnya yang selama ini lebih banyak impor bakal menjadi kendala dalam pengembangan produksi baterai lithium. ‘’Sebenarnya, tak hanya komponen bahan baku baterai yang harus dibuat di Indonesia, tapi juga secara keseluruhan mobil listrik harus memuat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang besar agar kemandirian dan keberlanjutan dalam proses produksi bisa berlangsung,’’ ujar Dwi Handoko, Ketua MITI Bidang Kebijakan Iptek Pembangunan.

Persoalan kemandirian dalam bahan baku komponen menjadi penting mengingat bila sebagian besar bahan baku utama mobil listrik adalah impor, maka mimpi untuk memiliki mobil listrik nasional akan terganjal. ‘’Sebenarnya untuk sumber bahan baku baterai, seperti litihium beberapa daerah di Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Hanya memang belum diolah untuk kebutuhan itu,’’ ujar Bambang Prihandoko.

Seluruh peserta sepakat bila keberhasilan dalam menciptakan mobil listrik yang memuat komponen-komponen berbahan baku lokal dan diproduksi secara massal menjadi salah satu wujud kemandirian bangsa dalam menciptakan kendaraan ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. (humas MITI)

——

Diskusi rutin MITI diselenggarakan dalam rangka merespon isu-isu teknologi terbaru, terutama menyangkut kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu LSM berbasis ilmuwan dan teknolog, MITI berupaya memberikan sumbangsihnya dalam pembangunan iptek di tanah air. Silakan kunjungi website kami www.miti.or.id atau bila ingin mendapat undangan diskusi rutin bisa menghubungi Riska Ayu Purnamasari, Staf Bagian Kajian dan Kebijakan MITI di 081808020127.