Saatnya Revitalisasi IPTEK untuk Ketahanan Nasional

Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera melakukan revitalisasi sistem riset, teknologi, dan inovasi (iptek) nasional.

Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kerusakan kelembagaan iptek yang terjadi dalam lima tahun terakhir, sekaligus membangun fondasi yang kokoh bagi ketahanan nasional.

Mulyanto, Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus Pembina MITI, menyatakan bahwa politisasi lembaga riset harus dihentikan dan iptek nasional harus dikembalikan pada jalur ilmiah dan rasional.

“Lembaga ilmiah harus berdiri di atas dasar-dasar obyektif dan indikator outcome yang terukur. Jangan dibebani misi ideologis atau kepentingan politik jangka pendek,” tegas Mulyanto.

Iptek Nasional dalam Kondisi Porak-Poranda

Selama lima tahun terakhir, sistem kelembagaan iptek di Indonesia mengalami ketidakpastian struktural dan minim arah kebijakan yang solid. Perubahan-perubahan kelembagaan yang terjadi dinilai tidak memperkuat ekosistem riset, bahkan justru membuat para peneliti frustrasi dan kehilangan arah kerja yang jelas.

MITI menilai perlu adanya pembenahan besar-besaran, baik dari sisi regulasi, tata kelola, hingga pendanaan yang berkelanjutan agar riset dan inovasi kembali menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Tanda Harapan dari Presiden Prabowo

Mulyanto mengapresiasi sinyal positif dari Prabowo, seperti dalam arahannya untuk menggunakan produk dalam negeri seperti mobil Maung Garuda buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas kementerian. Ini mencerminkan niat untuk mendorong kemandirian teknologi nasional dan menjadikan hasil riset anak bangsa sebagai bagian dari kebijakan publik.

Namun, menurut MITI, langkah ini harus dilanjutkan secara lebih sistemik melalui revitalisasi kelembagaan iptek yang kuat, berorientasi pada hasil, dan berpihak pada inovator lokal.

Iptek sebagai Pilar Ketahanan Nasional

MITI menegaskan bahwa iptek bukan sekadar isu teknokratis, tetapi merupakan instrumen utama dalam membangun ketahanan nasional, baik dari sisi ekonomi, industri, hingga keamanan.

“Iptek harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, meningkatkan nilai tambah industri, dan menunjang ketahanan nasional, termasuk dalam sektor pertahanan dan keamanan,” jelas Mulyanto.

MITI menyebut hilirisasi sumber daya alam (SDA), penguatan industri nasional, dan penciptaan teknologi substitusi impor sebagai langkah prioritas dalam agenda revitalisasi iptek. Tanpa transformasi struktural ini, Indonesia akan terus bergantung pada bahan mentah dan rawan terhadap gejolak global.

Risiko Deindustrialisasi dan Ketidakmandirian Teknologi

Mulyanto memperingatkan bahwa deindustrialisasi dini akan semakin memperlemah struktur ekonomi nasional. Ia mencontohkan kejadian memilukan ketika para peternak terpaksa membuang susu segar ke sawah karena tidak terserap industri, akibat lemahnya konektivitas antara riset, produksi, dan pasar.

“Ini adalah bukti bahwa tanpa industrialisasi berbasis iptek, kita tidak hanya stagnan, tetapi justru mundur,” ujarnya.

MITI mendesak Presiden Prabowo untuk memimpin langsung agenda revitalisasi iptek dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan massif. Pemerintah juga perlu memberikan ruang lebih besar bagi para peneliti, ilmuwan muda, dan pelaku inovasi lokal untuk berkontribusi langsung dalam kebijakan strategis nasional.

Revitalisasi Iptek Nasional: Pilar Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Revitalisasi iptek bukan hanya jawaban atas krisis kelembagaan, tetapi juga strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan dan kedaulatan bangsa. Dengan memperkuat ekosistem riset dan inovasi, Indonesia akan memiliki kemampuan internal untuk mengatasi tantangan global, menciptakan lapangan kerja berbasis teknologi, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara berkelanjutan.

MITI percaya bahwa masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh keberanian politik dalam menata ulang fondasi iptek nasional.