MITI Kritik Pernyataan Bahlil: Ojol Layak Dapat Subsidi BBM

Penghapusan hak subsidi BBM untuk ojek online dinilai tidak adil dan berpotensi menyengsarakan masyarakat kecil.

Ojol Bukan Sekadar Kendaraan, Tapi Penyambung Hidup Rakyat Kecil

Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal kendaraan ojek online (ojol) tidak berhak menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertalite dan Solar menuai kritik tajam dari kalangan ilmuwan. Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) menilai kebijakan semacam itu tidak hanya keliru secara logika sosial, tetapi juga abai terhadap realitas ekonomi masyarakat kelas bawah.

“Ojol memang bukan angkutan massal seperti bus atau angkot, tapi hari ini mereka adalah bagian penting dari sistem transportasi publik masyarakat kecil,” tegas Dr. Mulyanto, Pembina MITI.

Ojol Adalah Transportasi Publik Rakyat

MITI menekankan bahwa pengemudi ojol tak bisa disamakan dengan pelaku usaha besar hanya karena mereka menghasilkan uang dari aktivitas berkendara. Seharusnya, status penerima subsidi BBM dilihat dari fungsi sosial dan profil penerima manfaat, bukan semata-mata berdasarkan label “usaha”.

“Kalau logika yang dipakai adalah karena ojol untuk usaha maka tidak berhak dapat subsidi, maka angkot pun tidak seharusnya dapat. Tapi kenyataannya, mereka tetap berhak karena berfungsi sebagai transportasi publik,” ujar Mulyanto.

Menurutnya, pengemudi ojol adalah kelompok rentan yang masih berjuang di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan inflasi yang terus menghimpit. Memberikan subsidi BBM pada mereka bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bentuk perlindungan sosial.

Kritik Ilmiah untuk Kebijakan Energi yang Berkeadilan

MITI sebagai wadah para ilmuwan dan teknolog nasional menyerukan agar kebijakan subsidi BBM disusun dengan kajian sosial ekonomi yang mendalam, bukan berdasarkan persepsi birokratis semata. MITI menilai langkah penghapusan hak ojol atas BBM subsidi akan berdampak sistemik, mulai dari naiknya tarif layanan hingga menurunnya daya beli masyarakat kelas bawah yang bergantung pada layanan transportasi ini.

“Negara seharusnya hadir untuk memastikan distribusi subsidi tepat sasaran, bukan malah mencabut akses kelompok rentan tanpa pertimbangan menyeluruh,” lanjut Mulyanto.

Mendorong Solusi, Bukan Menghapus Hak

MITI mendorong pemerintah untuk melakukan reformulasi kebijakan subsidi energi yang adaptif dan inklusif, termasuk dalam pemanfaatan teknologi data untuk seleksi penerima. Bukan dengan larangan sepihak yang bisa mematikan mata pencaharian ribuan orang.

“Jika alasannya adalah penyaluran subsidi tidak tepat sasaran, maka solusinya adalah memperbaiki sistemnya, bukan menghapus hak kelompok rentan seperti ojol,” tutup Mulyanto.

Menjaga Keadilan Energi di Tengah Ketimpangan

Kritik MITI terhadap pernyataan Bahlil menegaskan pentingnya keadilan energi dalam kebijakan publik. Di tengah tekanan ekonomi dan tantangan ketimpangan, negara harus lebih cermat dalam menentukan siapa yang pantas dibantu—dan pengemudi ojol jelas termasuk di dalamnya.