MITI: Pemerintah Perlu Tentukan Mazhab Kebijakan Subsidi

Tangerang – Pada APBN 2016, pemerintah mengangggarkan Rp201,4Triliun untuk subsidi pada tahun mendatang. Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp121Triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp80,4Triliun. Angka ini turun 5 persen dari anggaran total subsidi tahun 2015 yang mencapai Rp212,104Triliun. Pemangkasan subsidi dilakukan pemerintah pada subsidi energi sebesar Rp16,824Triliun, sedangkan subsidi non-energi naik sebesar Rp6,12Triliun.

Sebelumnya, media massa banyak mempermasalahkan rencana pemerintah untuk mencabut subsidi pada energi listrik. Telah diputuskan, untuk 2016, pelanggan yang disubsidi sebanyak 24,7 juta rumah tangga, berkurang dari jumlah yang disubsidi di 2015 sebanyak 45 juta rumah tangga. Anggaran subsidi listrik yang tahun ini sebesar Rp66,15Triliun, di 2016 dipangkas menjadi Rp38,39Triliun. Dari jumlah subsidi listrik 2016, sebanyak Rp29,39Triliun akan diberikan untuk pelanggan rumah tangga, Rp2,2Triliun untuk pelanggan industri, dan Rp1,16Triliun sisanya untuk 15 golongan pelanggan listrik lain.

Menanggapi kebijakan subsidi energi yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 mendatang, Direktur Kebijakan Inovasi Industri MITI, Dr. Edi Hilmawan, M.Eng, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali mazhab mana yang akan digunakan untuk menggelentorkan dana subsidi. “Beberapa negara memberikan subsidi energi, terutama listrik, khusus untuk sektor hulu, yaitu industri dan usaha-usaha rakyat lainnya yang produktif. Hal ini dilakukan untuk mendorong perekonomian. Jika perekonomian berkembang pesat, pendapatan dan daya beli masyarakat pasti akan meningkat,” tuturnya. Contoh negara yang menggunakan menerapkan peraturan ini adalah China dan Jepang.

Edi juga menjelaskan bahwa ada juga negara yang memberikan subsidi kepada masyarakat secara langsung melalui hitungan rumah tangga, bukan pada industri. “Meski bukan sektor produktif, namun beberapa negara seperti Jerman memberlakukan peraturan ini,” tambahnya. “Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif mengenai dampak terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi untuk menentukan mazhab yang akan digunakan pada kebijakan subsidi.”

Pemberian subsidi menurut Edi, sebaiknya berkaca pada Pasal 33 UUD 1945 ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, sedangkan ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Kuncinya adalah kemakmuran masyarakat,” ujarnya. Subsidi dapat diberikan kepada komoditas yang merupakan hajat hidup orang banyak untuk kemakmuran masyarakat. “Jadi selama bertujuan memakmurkan masyarakat, subsidi jangan hanya dibatasi untuk golongan yang tidak mampu. Subsidi dapat diberikan kepada sektor-sektor produksi yang berdampak pada kemakmuran masyarakat, kata Edi.

Edi menegaskan bahwa masyarakat juga harus memahami jika energi di Indonesia mulai tidak murah. “Kita harus memahami dengan baik bahwa subsidi energi membebani anggaran, mendidik masyarakat menjadi tidak produktif dan cenderung boros energi,” jelasnya. “Namun perlu dipertimbangkan juga bahwa subsidi diperlukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan membantu daya beli masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah. Jadi pengurangan subsidi harus mempertimbangkan itu semua sebelum diputuskan,” paparnya.

Selain subsidi, pemerintah juga perlu melakukan efisiensi secara internal untuk kebutuhan listrik masyarakat. “Sedapat mungkin lakukan efisiensi secara internal agar biaya pokok produksi PLN bisa lebih rendah. Sukur-sukur tanpa menaikkan tarif listrik, subsidi bisa ditekan hanya dengan peningkatan efisiensi penyediaan listrik,” pungkas Edi. (DWH)